Defisid keuangan daerah adalah fenomena yang harus diurai, bukan disesali. Fenomena yang menyesali ini tidak akan pernah menjadi solusi untuk keuangan daerah ke depan. Bahkan, menyesali fenomena ini bisa menjadi pemicu tertekannya psikologis keuangan daerah itu sendiri, yang akan berdampak besar pada kinerja ASN PPPK dan rakyat. Langkah-langkah bijak yang perlu diambil untuk mengatasi defiside ini. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar agar pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, memenuhi kebutuhan pegawai yang menjadi ujung tombak pelayanan pada rakyat. Ketiga, melakukan lobi tingkat nasional untuk meraih dana sebanyak-banyaknya. Keempat, meningkatkan dan menggali potensi…
Read MoreKategori: Opini
B💣M Waktu Pemda Pasaman Barat
*Bom Waktu Hutang Belanja* Hutang belanja menjadi isu serius di banyak daerah. Pada tahun 2024,hutang belanja Pemda Kabupaten Pasaman Barat diperkirakan total hutang belanja mencapai sekitar 45 miliar rupiah. Hutang ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama: 1. *Hutang Belanja Perjalanan Dinas*: Hutang ini tidak terkait dengan pihak ketiga. 2. *Hutang Belanja dengan Pihak Ketiga*: Termasuk kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini mungkin sedang menginvestigasi hutang belanja ini dan mengklasifikasikannya sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku. Hasilnya…
Read More